Kepala Bagian Media Cetak dan Sosial DPR RI M. Djazuli (kiri) saat benchmarking Media Analis Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat (20/11/2020). Foto : Anne/Man

Komunikasi menjadi kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi sebuah lembaga maupun instansi. Karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi atas berbagai program dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas.

Demikian mengemuka dalam benchmarking Media Analis Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat (20/11/2020). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kerja Kesetjenan DPR RI, sehingga perlu dilakukan benchmarking ke organisasi, lembaga, maupun instansi yang melakukan kegiatan serupa, khususnya dalam mengolah dan menyajikan data serta informasi hasil analisis media. 

Kepala Bagian Media Cetak dan Sosial DPR RI M. Djazuli menuturkan perlu diketahui dampak positif ataupun negatif sebuah pemberitaan kegiatan DPR RI, khususnya melalui media cetak maupun media online. Untuk itu, Subbagian Analisis Media di Bagian Media Cetak dan Media Sosial Biro Pemberitaan DPR RI melakukan benchmarking dalam rangka untuk mengetahui opini masyarakat yang riil dan sebenarnya, sehingga temuan tersebut dapat diformulasikan dalam strategi diseminasi informasi kepada masyarakat.

"Selain itu, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI juga dapat menambah wawasan dari institusi lain yang sudah mempunyai pengalaman kerja di bidang tersebut. Sehingga kinerja analis media dapat lebih baik lagi dan diharapkan turut membangun citra positif DPR sebagai representatif dari masyarakat," terang Djazuli.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Ida Bagus Ketut Agung Ludra menyampaikan bahwasanya setiap isu publik harus dikelola dengan baik dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat. "Nah, perbedaannya kalau di Bali kami menghadapi isu-isu daerah, lebih minim dibanding nasional," katanya.

Dia menambahkan, perlu strategi komunikasi yang tepat untuk mengelola krisis-krisis komunikasi yang terjadi khususnya di media sosial. "Di Bali, untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Bali berupaya untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya," jelas Ludra.

Ia memberikan contoh seperti strategi komunikasi terkait penanganan kasus Covid-19 di Bali. Dalam hal ini, pariwisata Bali yang sempat mati suri akibat pandemi. Pemprov Bali pun aktif mengajak masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes), hingga melakukan pentas-pentas virtual dengan prokes. 

Pemprov Bali juga melibatkan pecalang dan desa adat untuk memantau pelaksanaan prokes, sehingga masyarakat berwisata ke Bali dapat tetap sehat dan aman. Sementara itu terkait isu strategis lainnya, seperti melawan hoaks di media sosial, Pemprov Bali menjaring Forum Kehumasan yang terdiri dari pemerintah media, media online, lembaga komunikasi publik dan pihak terkait lainnya.

Sehingga, isu yang diterima publik memiliki substansi yang sama, meskipun dengan gaya pemberitaan sesuai masing-masing media. “Tujuannya bagaimana masyarakat paham terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah. Diskominfo Provinsi Bali adalah Humas Pemerintah, sehingga kepentingan masyarakat harus menjadi yang terdepan,” imbuh Ludra. (ann/sf)